Bahasa Indonesia 
English 
简体中文 
日本語 
香港中文 
Français 
Español 
한국어 
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan suara bulat telah mengadopsi resolusi global pertama tentang kecerdasan buatan (AI) untuk mendorong negara-negara untuk menjaga hak asasi manusia, melindungi data pribadi, dan memantau AI untuk risiko, seperti dilansir Reuters pada 21 Maret. Resolusi yang tidak mengikat ini, yang diusulkan oleh AS dan didukung oleh Tiongkok dan lebih dari 120 negara lainnya, juga menyerukan penguatan kebijakan privasi. Menyadari percepatan cepat pengembangan dan aplikasi AI, resolusi penting ini menekankan urgensi mencapai konsensus global tentang sistem AI yang aman, terjamin, dan dapat dipercaya. Ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan digital antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang dan memastikan tidak ada negara yang tertinggal dalam diskusi AI. Lebih jauh, resolusi ini dimaksudkan untuk membekali negara-negara berkembang dengan teknologi dan kemampuan yang diperlukan untuk memanfaatkan manfaat AI, seperti deteksi penyakit, prediksi banjir, dan pelatihan tenaga kerja untuk generasi mendatang.
Resolusi PBB muncul tak lama setelah persetujuan UE atas Undang-Undang Kecerdasan Buatan, undang-undang AI komprehensif pertama di dunia. Gagasan utama undang-undang tersebut adalah untuk mengatur AI berdasarkan kapasitasnya untuk menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Misalnya, sistem AI yang diterapkan di area kritis infrastruktur, pendidikan, perawatan kesehatan, dan penegakan hukum akan diberi label sebagai "berisiko tinggi" dan tunduk pada peraturan yang ketat. Sebaliknya, resolusi PBB lebih berfokus pada mendorong negara-negara untuk membangun sistem AI yang aman dan tepercaya yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Target penting resolusi tersebut adalah menggunakan AI untuk membantu memajukan tujuan pembangunan PBB yang tertinggal untuk tahun 2030, termasuk mengakhiri kelaparan dan kemiskinan, meningkatkan kesehatan global, memastikan pendidikan menengah yang berkualitas untuk semua anak, dan mencapai kesetaraan gender.
Sumber:
