Bahasa Indonesia 
English 
简体中文 
日本語 
香港中文 
Français 
Español 
한국어 
Selama hampir tiga dekade, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyatukan hampir semua negara di dunia dalam sebuah konferensi iklim global tahunan, yang disebut Conference of the Parties (COP). Bulan November ini, dunia akan dengan saksama menyaksikan pertemuan COP26, yang berlangsung dari tanggal 31 Oktober hingga 12 November di Glasgow, Inggris, setelah penundaan selama satu tahun karena COVID-19. Di saat dunia masih terguncang akibat gangguan pandemi, pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil mulai memberikan perhatian yang lebih serius terhadap krisis iklim, sebuah ancaman sistemik global yang semakin mengancam. Seiring dengan dirilisnya laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) keenam pada bulan Agustus ini, yang memperkirakan bahwa pemanasan akan melebihi 1,5°C dalam dua dekade ke depan, banyak ahli yang menganggap COP26 sebagai peluang terakhir terbaik dunia untuk mengendalikan perubahan iklim yang tidak terkendali.
Mengingat pentingnya COP26 secara historis, ada tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada semua negara untuk memobilisasi sumber daya secara efektif untuk mengatasi perubahan iklim. IPCC memperkirakan bahwa investasi sebesar USD3,5 triliun dibutuhkan untuk menjaga pemanasan global di bawah 1,5°C. Oleh karena itu, pendanaan iklim akan menjadi titik fokus dalam diskusi COP26 dan kemungkinan menjadi salah satu isu yang paling menantang. Artikel ini akan mengulas peran pendanaan dalam perjanjian iklim internasional yang paling penting, yaitu Perjanjian Paris, serta isu-isu utama yang perlu diperhatikan dalam COP26 mendatang.
Perjanjian Paris tentang Keuangan
KTT COP21 tahun 2015 merupakan peristiwa penting dalam perjuangan global melawan perubahan iklim. Pada COP21, 196 negara mengadopsi Perjanjian Paris, sebuah kerangka kerja yang mengikat secara hukum untuk upaya yang terkoordinasi secara internasional untuk mengatasi perubahan iklim. Perjanjian ini secara resmi menetapkan tujuan untuk membatasi pemanasan global di bawah 2°C sebelum Revolusi Industri dan melakukan upaya untuk menahan pemanasan di bawah 1,5°C. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, semua penandatangan akan mengembangkan rencana tentang bagaimana berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim dan mengkomunikasikan kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC). COP21 juga menetapkan prinsip tanggung jawab yang sama namun berbeda dan kemampuan masing-masing, yang mengharuskan negara maju untuk memimpin dalam mitigasi perubahan iklim dan membantu negara berkembang dalam mengimplementasikan tujuan iklim mereka. Dengan semangat ini, pendanaan iklim masuk ke dalam Perjanjian Paris sebagai kendaraan untuk kolaborasi internasional dalam aksi iklim.
Perjanjian Paris membuat dua kemajuan signifikan dalam topik keuangan. Pertama, salah satu arahan utama Perjanjian ini adalah membuat aliran keuangan konsisten dengan jalur menuju emisi gas rumah kaca yang rendah dan pembangunan yang tahan iklim. Hal ini secara efektif meminta seluruh sistem keuangan, mulai dari dana pemerintah hingga investor swasta, untuk berinvestasi sesuai dengan tujuan suhu jangka panjang Perjanjian. Kedua, Perjanjian Paris menegaskan kembali janji yang dibuat oleh negara-negara maju pada COP15 tahun 2009 untuk menyediakan dana sebesar USD100 miliar per tahun untuk mitigasi dan adaptasi iklim di negara-negara berkembang hingga tahun 2020, serta memperpanjang komitmen tersebut untuk lima tahun ke depan. Meskipun negara-negara maju telah meningkatkan dukungan finansial kepada negara-negara berkembang, sebuah studi yang dilakukan oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menunjukkan bahwa upaya tersebut masih jauh dari angka yang dijanjikan yaitu USD100 miliar.
Meskipun negara-negara maju telah gagal memenuhi janji mereka sebesar USD100 miliar pada tenggat waktu awal tahun 2020, Inggris menerbitkan Rencana Penyaluran Pendanaan Iklim hanya lima hari sebelum COP26 untuk mengklarifikasi kapan dan bagaimana negara-negara maju akan memenuhi target USD100 miliar. Rencana tersebut menetapkan tenggat waktu baru pada tahun 2023.
Warisan dari Paris: Apa yang Diharapkan dari COP26
Enam tahun setelah penandatanganan Perjanjian Paris, dunia masih tertinggal dari apa yang dibutuhkan untuk mendanai aksi iklim yang memadai. Lembaga amal nirlaba CDP merilis sebuah analisis pada tanggal 27 Oktober, yang menunjukkan bahwa kurang dari 11 triliun dolar AS dari total aset dana global sebesar 27 triliun dolar AS yang dianalisis dalam penelitian tersebut selaras dengan tujuan iklim yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris. Para pemimpin dunia, pembuat kebijakan, dan pelaku bisnis sangat perlu menilai kembali aliran modal mereka dan memobilisasi sumber daya keuangan yang ada maupun yang baru untuk menyelesaikan transisi menuju nol karbon global pada pertengahan abad ini. Ada dua isu utama yang perlu diperhatikan terkait keuangan dalam COP26 mendatang.
Pasar Karbon Internasional: Bagian Terakhir untuk Menyelesaikan Perjanjian Paris
Untuk mencapai tujuan jangka panjang yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris, pada COP21 tahun 2015, negara-negara memberikan waktu tiga tahun untuk menyepakati pedoman implementasi, yang juga dikenal sebagai Buku Aturan Paris. Negara-negara berhasil mengadopsi sebagian besar Paris Rulebook pada COP24 di tahun 2018. Namun, beberapa isu yang diperdebatkan tidak dimasukkan dalam Buku Aturan di COP24, yang gagal diselesaikan lagi di COP25. Oleh karena itu, COP26 akan kembali mencoba untuk membahas isu-isu tersebut dan menyelesaikan pengadopsian Paris Rulebook.
Salah satu dari isu-isu ini adalah penciptaan pasar karbon internasional yang diatur oleh PBB. Pasar karbon ini, yang juga disebut Mekanisme Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Mechanism/SDM), akan memungkinkan sektor publik dan swasta untuk memperdagangkan kredit pengurangan emisi yang dibuat di mana saja di dunia sebagai sarana untuk mengurangi emisi secara global. SDM akan secara efektif menggantikan Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) yang ditetapkan dalam Protokol Kyoto pada tahun 1997. CDM telah lama menjadi sasaran kontroversi karena alasan-alasan seperti menghitung pengurangan emisi yang akan terjadi tanpa adanya tindakan mitigasi. Mengingat hal ini, negara-negara tidak sepakat mengenai apakah dan metodologi, proyek, dan kredit karbon CDM yang mana yang dapat diwariskan untuk SDM. Negara-negara yang menjadi tuan rumah dari sejumlah besar proyek CDM, seperti Brasil dan India, lebih memilih transisi penuh, sementara negara lain menentang hal ini karena dapat merusak upaya untuk mengurangi emisi secara efektif. Perdebatan terus berlanjut mengenai bagaimana cara mengurangi emisi global melalui SDM.
Jika isu-isu dalam Paris Rulebook dapat diselesaikan dengan baik di COP26, maka hal ini akan memberikan peluang bagi dunia usaha untuk memasukkan komitmen iklim mereka ke dalam proses PBB yang lebih luas, yang dapat memberikan insentif yang lebih besar bagi dekarbonisasi oleh badan-badan swasta. Faktanya, perusahaan minyak dan gas seperti Royal Dutch Shell telah menunjukkan dukungannya terhadap pendekatan berbasis pasar global untuk mengurangi emisi. Selain itu, Environmental Defense Fund menerbitkan sebuah makalah yang menunjukkan bahwa sistem perdagangan emisi global dapat menurunkan resistensi politik terhadap target yang lebih ambisius, yang berpotensi menggandakan ambisi iklim selama 15 tahun ke depan.
Menutup Kesenjangan dalam Pendanaan Adaptasi Iklim
Dengan kondisi planet yang sudah jauh lebih hangat dari biasanya, cuaca ekstrem dan peristiwa iklim yang tidak normal telah terjadi, menghantam populasi yang paling rentan yang tinggal di Negara-negara Kurang Berkembang (LDC) dan Negara-negara Kepulauan Kecil yang sedang berkembang (SIDS), seperti Bangladesh, Seychelles, dan Tuvalu. Bagi negara-negara ini, adaptasi adalah masalah kelangsungan hidup di dunia yang sudah memanas. Karena negara-negara tersebut merupakan kontributor perubahan iklim yang paling tidak bertanggung jawab tetapi juga paling tidak mampu menahan dampaknya, maka pendanaan adaptasi dari negara maju sangat penting untuk membantu mereka menghadapi dampak iklim yang akan datang seperti badai, kenaikan permukaan laut, dan kelangkaan air. Pada bulan Agustus 2021, Presiden COP26 Alok Sharma menyebutkan bahwa salah satu prioritas utama COP adalah mengalirkan dana publik dan swasta untuk aksi iklim, terutama ke pasar negara berkembang dan negara berkembang. Secara khusus, ia meminta perhatian khusus pada adaptasi iklim.
Saat ini, sebagian besar modal untuk pendanaan iklim mengalir ke proyek-proyek mitigasi seperti pengembangan energi terbarukan dan transportasi berkelanjutan, karena hal ini sangat penting untuk mencegah dampak terburuk dari perubahan iklim. Menurut analisis yang dilakukan oleh Climate Policy Initiative (CPI), proyek-proyek adaptasi hanya menerima USD46 miliar antara tahun 2019 dan 2020, angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan USD571 miliar yang diinvestasikan untuk kegiatan mitigasi. Selain itu, hanya 21 triliun dolar AS dari pendanaan adaptasi tersebut yang berasal dari sektor swasta. Megan Bowman, Direktur Pusat Hukum dan Tata Kelola Iklim dari King's College London, mengatakan bahwa proyek-proyek adaptasi, seperti pertanian yang tahan kekeringan dan pembangunan tanggul laut, kurang menarik bagi investor swasta dibandingkan dengan proyek-proyek energi terbarukan yang memiliki tingkat pengembalian yang baik.
Menjelang COP26, seruan untuk meningkatkan pendanaan adaptasi semakin mendapat sorotan. Pada Sidang Umum PBB di bulan September, Irlandia, Belanda, Denmark, Swedia, Inggris, dan Finlandia bersama-sama meluncurkan Kelompok Champions untuk Pendanaan Adaptasi. Kelompok ini akan mendorong peningkatan porsi total pendanaan iklim yang dibelanjakan untuk adaptasi bagi LDC dan SIDS melalui pendekatan yang berimbang dalam pendanaan iklim publik mereka. Kelompok ini juga menyerukan kepada penyedia dana bilateral, multilateral, dan swasta untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan aksesibilitas pendanaan adaptasi, serta bergabung dengan kelompok champion ini jika mereka dapat berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut.
Harapan tambahan terhadap pendanaan adaptasi juga terkait dengan kesimpulan mengenai pasar karbon internasional. Jika berhasil dibentuk, SDM dapat menghasilkan aliran dana dari perdagangan emisi, yang akan menjadi jalur lain untuk menyalurkan pendanaan iklim dari negara maju beremisi tinggi ke negara berkembang beremisi rendah dan mendanai upaya adaptasi di negara-negara yang paling rentan di dunia.
Sumber:
https://ukcop26.org/uk-presidency/what-is-a-cop/
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/100_billion_climate_finance_report.pdf
https://www.sei.org/perspectives/beyond-the-100-billion-dollar-goal-for-climate-finance/
https://www.nature.com/articles/d41586-019-02712-3
https://www.wri.org/paris-rulebook
https://www.cdp.net/en/articles/investor/under-1-of-27-trillion-global-fund-assets-are-paris-aligned
